"Meski Didukung Parpol, Ahok Harus Tetap Bersih dari Mahar Politik"

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan penghargaan kepada pengemudi Blue Bird peraih penghargaan awak kendaraan umum teladan (AKUT) DKI 2015, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015). Penghargaan diberikan oleh Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Dishub DKI Jakarta dan Dirlantas Polda Metro Jaya kepada awak angkutan teladan 2015. Blue Bird telah 12 kali meraih penghargaan AKUT sejak 2001. TRIBUNNEWS/HERUDIN

JAKARTA,  Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, keputusan partai politik untuk mendukung didasarkan pada penilaian kinerja Ahok selama memimpin Jakarta.

Dukungan yang muncul dari Partai Nasdem dan Hanura, misalnya, bisa dilihat sebagai landasan bagaimana partai menilai Ahok.

"Mungkin, kebijakan Ahok dalam memimpin Jakarta, menurut Nasdem dan Hanura mendapatkan penilaian positif sehingga perlu didukung kembali," ujar Masykurudin saat dihubungi, Kamis (17/3/2016).

Penilaian positif tersebut, kata Masykurudin, sejak awal sudah disikapi oleh Nasdem dan Hanura. Sehingga, kedua partai ini pun mendukung Ahok.

Namun, karena Ahok menyatakan akan maju melalui jalur perseorangan, maka dukungan partai politik harus dikategorikan sebagai dukungan tanpa syarat.

Artinya, dalam dukungan tersebut tidak boleh ada aspek transaksional, karena mendukung calon yang mengambil jalur perseorangan.

"Meski didukung parpol, Ahok harus tetap bersih dari mahar politik dan tidak boleh ada mahar kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu saat Ahok menjabat," ungkapnya.