Fitri, Si Pelacur Jakarta Pemuas Nafsu

Cerita Dewasa Terbaru - Sebut saja namaku (fitri) aku seorang pelacur di kawasan jakarta selatan.
"...Hari-hariku hanya di temani para lelaki hidung belang yang hanya menyalurkan knikmatan sesaat,wlwn aku gak terima dengan nasibku begini yah apa mau dikata nasi udah menjadi bubur.
"...Rasanya memek ini udah jebol,ntah brapa puluh kontol yg mendarat dan keluar masuk memekku,malah ada lelaki yg kurang puas sampe-sampe pantatku juga di pakai alias di sodomi tpi kdang aku jrang melayani jika minta ngentot lwat pantat alya ngerasain sakit bnget kaya di iris silet.

"...Kadang pelangganku banyaknya umur 30-40an,tapi ada juga umur 15-20 kadang tarifnya gak tentu ada yg di atas tarif normal,ada yg di bwah normal,kdang ada yg gratis,biasanya yg umur 15-20 tuch yg suka iseng kya gtu alya kdang aku suka kepincut makanya gk byar jg aku seneng.
"....Pada suatu hari aku di boxing cowok pengusaha suxes namanya (Ronal) dia boxing aku smpe 5 mlam dalam rangka menyambut kesuksesan dan bntar lagi melepas masa lajangnya.
"...Dalam 5 malam itu dia puas-puasin mpe aku kewalahan melayaninya 5 hari di dalam kamar hotel yang fasilitasnya komplit tanpa ada alasan pergi atau keluar hotel,makan,minum,semuanya di jamin.
Pas malam ke 1.

"..Eh lupa kita blm smpet knalan"..ujarnya.
"owh iya maaf pak"..jwbku ketus.
"jangan pnggl bpk donk,ronal ja.."jwbnya.
"..iya pak,eh ronal.sya fitri"jwbku agk segan.
"..owh fitri ya,udah brapa lma trjun ke dunia ini??tanyanya.
"..hmmm,kurang lebih 7thn'an.."jwbku.
"..Wakh udah bnyak pengalaman donk"..ujarnya.
"..hmm,ya gtu".jwbku agk malu.
"...Ronal lalu mengangkat tlpn lalu pesan minuman..
".km mwu minum apa??tanyanya.
"apa ja boleh..jwbku.
.."Lalu ronal memesan minuman yang ada alkoholnya ntah apa namanya yg psti minuman orng-orng barat gtu.
"..Tok..tok..tok..pintu kamar hotel di ketuk seorng Pelayan hotel, lalu ronal membwa minumnya dan menuangkan ke cawan (gelas kcil).
"..kmu dah pernah minum kaya gni blm??tanyanya.
"..hmm blm prnh,pling kaya bir-bir biasa ja!!jwbku.
"..owh,km gk usah bnyak-banyak coba ja dkit dlu..!!ujarnya.
."..Lalu aku minum,rsanya agk manis,phit pas di perut terasa panas.
Setelah itu kami ngobrol panjang lebar hingga larut malam.
Lalu ronal mendekati aku,dan bisikan kata di telingaku.
"..Kmu dah siap beby??bisiknya.
"..i.i.i.i.ya!jwbku ggup,alya bru x ini aku di boxing kaya gini,biasanya cuma ecek-ecek doang udah lngsung slese,ini karna tarifnya menggiurkan jd aku tergoda.
"..Ronal pun membelai pundakku sambil memijat pelan,lalu mencium keningku ke pipi,leher,belakang leher lalu mendarat di bibir,ya ampun aku lngsung dug.dug ser darahku trasa mengalir deras.
Kami saling berpagutan bibir n bibir sesekali dia julurkan lidahnya untk di hisap,begitupun lidahku dia hisap dan di bumbui gigitan lmbut.
Tak lama kemudian dia mulai membuka baju dan BH yg membungkus payudaraku lalu meremas-remas dan menghisap puting pyudaraku yg mulai membiru karna di bkar nafsu.
Ciuman dan jilatannya membuat nafsuku smakin bergelora,desahan dan erangan kluar dri mlutku ronal semakin cepat menghisap dan meremas pyudraku.
Semakin turun hingga ke perut lalu mendarat di bgian memekku yg masih terbungkus rok dan CD.
Dia mula melucuti rok dan CD ku sambil menciumi pahaku,setelah semua terbuka lebar dia mulai menjilati memeku yg mulai mengeluarkan cairan.
".sssaah..sssoh...desahanku semakin kencang saat ronal memainkan klirotisku.
Lalu ronal memasukan kontolnya,sleeeb..sleeb kontolnya masuk sebagian,akupun medesah ".aaaachhh."desahku.
Lalu ronal menggenjot maju mundur semakin cepat pergerakannya semakin kuat desahanku.
Lalu ronal mencabut kontolnya berganti posisi jd berbalik arah,kontolnya menghadap mulutku dan mulutnya ronal menghadap memekku.
"..WOWW aku kaget lihat kontolnya udah panjang gede lagi,pantas saja tadi gk msuk semuanya.
Lalu aku kulum kontolnya,di mulutpun hanya msuk separo aja,rönal semakin asik menjilati memekku.
Setelah itu kami ganti posisi kini ronal di bawah aku mendudukinya.
"..Goyang ya,aku pengen ngerasain goyanganmu.."ujarnya menggoda.
"..iya siap pak."jwbku.

Lalu ku genggam dan ku arahkan kontolnya ke arah lubang memekku hingga,sleeeb...sleeb aku trus tekan hingga kontolnya di telan memekku,aku agak menjerit karna kontolnya ronal terasa masuk ke dalam perutku.
".aaaaachhh..aaaaachhh...aaaaachhh..."ku mulai gerakkan goyanganku.
Lalu ronal mengangkat tubuhnya hingga menghadap pyudaraku dan di hsapnya.
Lalu ronal menelentangkan tubuhku dan di tindihnya,lagi-lagi desahanku keluar karna merasakan kontolnya ronal.
"aaaaachhh...aaaaachhh..aaaaachhh.aaaaachhh.aaaaachhh.aaaaachhh."ronal mepercepat genjotannya,aku mulai terasa ada sesuatu yang keluar dari memekku,semakin cepat dan aaaaachhh.aaaaachhh.desahan ronal.
"Crot..crot..crot.."ronalpun ejakulasi.
(bersambung)

Read More

Posisi Sex yang Paling Memuaskan Wanita

Read More

"Meski Didukung Parpol, Ahok Harus Tetap Bersih dari Mahar Politik"

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan penghargaan kepada pengemudi Blue Bird peraih penghargaan awak kendaraan umum teladan (AKUT) DKI 2015, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015). Penghargaan diberikan oleh Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Dishub DKI Jakarta dan Dirlantas Polda Metro Jaya kepada awak angkutan teladan 2015. Blue Bird telah 12 kali meraih penghargaan AKUT sejak 2001. TRIBUNNEWS/HERUDIN

JAKARTA,  Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, keputusan partai politik untuk mendukung didasarkan pada penilaian kinerja Ahok selama memimpin Jakarta.

Dukungan yang muncul dari Partai Nasdem dan Hanura, misalnya, bisa dilihat sebagai landasan bagaimana partai menilai Ahok.

"Mungkin, kebijakan Ahok dalam memimpin Jakarta, menurut Nasdem dan Hanura mendapatkan penilaian positif sehingga perlu didukung kembali," ujar Masykurudin saat dihubungi, Kamis (17/3/2016).

Penilaian positif tersebut, kata Masykurudin, sejak awal sudah disikapi oleh Nasdem dan Hanura. Sehingga, kedua partai ini pun mendukung Ahok.

Namun, karena Ahok menyatakan akan maju melalui jalur perseorangan, maka dukungan partai politik harus dikategorikan sebagai dukungan tanpa syarat.

Artinya, dalam dukungan tersebut tidak boleh ada aspek transaksional, karena mendukung calon yang mengambil jalur perseorangan.

"Meski didukung parpol, Ahok harus tetap bersih dari mahar politik dan tidak boleh ada mahar kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu saat Ahok menjabat," ungkapnya.

Read More

Paksa Murid Buka Baju, Guru SMP Ini Dilaporkan ke Polisi

JAKARTA,  Seorang siswi SMP di Jakarta berinisial NPT melaporkan guru Bahasa Inggris berinisial ER ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pelecehan seksual.

NPT memutuskan untuk mengadu kepada orangtuanya dan membawa kasus ini ke polisi setelah empat kali dilecehkan oleh gurunya itu.

Laporan ini disampaikan NPT ke polisi pada Kamis (3/3/2016). Pada hari itu, NPT terlambat datang ke sekolah dan dihukum bernyanyi di lapangan.

Setelah itu, NPT mengaku diarahkan ke ruang guru dan dipaksa membuka bajunya.

"Setelah itu anak saya histeris, traumalah, lari ke Polres Jakarta Timur dekat Manggarai," kata Samsi, ayah korban, di Mapolres Jakarta Selatan.

Karena wilayah terjadinya perkara bukan di bawah kewenangan Polres Jakarta Timur, maka NPT diminta melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan.

Laporan bernomor LP/348/K/III/2016/PMJ/Restro Jaksel pun langsung diproses.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Selatan AKP Nunu Suparmi mengatakan, pihaknya membuat berita acara pemeriksaan hari ini karena korban sempat mengalami trauma.

Nunu mengatakan bahwa pihaknya segera memeriksa guru Bahasa Inggris tersebut setelah menerima hasil visum NPT.

"Sudah kami panggil dan mau diperiksa, secepatnya," kata AKP Nunu.

Read More

"Batman" Akan Sosialisasikan Kinerja Ahok

Relawan Batman (Basuki Tjahaja Purnama Mania) mendukung pencalonan kembali Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017.

JAKARTA, Sekelompok masyarakat Jakarta mendeklarasikan diri sebagai relawan pendukung langkah politik Basuki Tjahaja Purnama yang kembali maju dalam pemilihan kepala daerah 2017 melalui jalur independen.

Mereka membentuk komunitas bernama Basuki Tjahaja Purnama Mania, disingkat Batman, di Plaza 5 Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2016).

Komunitas ini disebutkan diisi oleh para masyarakat lintas golongan baik pengusaha, pegawai swasta, hingga sopir berbasis aplikasi.

Saat deklarasi, Ketua Umum Batman Immanuel Ebenezer mengatakan, tugas relawan yang ia bentuk tidak akan tumpang tindih dengan tugas komunitas Teman Ahok.

"Tugas kami hanya menjembatani masyarakat untuk mengenalkan dan menyosialisasikan kinerja Ahok selama menjalankan tugasnya sebagai gubernur secara kreatif," kata laki-laki yang akrab dipanggil Nuel ini.

Ia melanjutkan, jika Teman Ahok mengerjakan hal yang krusial secara administratif, yakni mengumpulkan KTP, sementara Batman akan mengampanyekan dan mengemas karakter Ahok untuk menarik perhatian warga Jakarta.

"Ke depannya, kami berencana masuk ke media sosial untuk meraih atensi seluruh generasi," lanjut Nuel.

Bahkan, menurut Nuel, pihaknya tidak melakukan kontak apa pun dengan Ahok mengenai deklarasi kelompok yang mereka buat.

Batman hanya wadah bagi masyarakat yang jenuh terhadap tradisi politik Indonesia yang tidak sehat.

"Ini bentuk keragaman kita saja, saat massa pemilu pendukung Jokowi juga banyak kelompok masyarakat yang mendeklarasikan diri untuk mendukung Jokowi," ujar Nuel.

Sekretaris Jenderal Batman Sulaiman Haikal mengatakan, kelompok ini dibentuk menggunakan anggaran mandiri yang berasal dari seluruh anggotanya.

Hal tersebut menurut dia adalah fungsi esensial dari relawan dalam sebuah gerakan politik.

"Kami bergerak berdasarkan politik rasional dan menjauhkan diri dari politik transaksional. Kami hanya mendukung langkah gubernur selama ini dan ingin Ahok bisa melanjutkan kembali pekerjaannya sebagai gubernur," ujar Haikal.

Read More

01 Variasi Foreplay Ini Bisa Bikin Pasutri Makin Panas di Ranjang

Read More

Ingin Bercinta Lebih Lama? Jangan Sentuh 4 area Ini di Tubuh Wanita

Read More

Lakukan Rangsangan Seperti Ini Pada Leher Agar Pasangan Makin Bergairah

Read More

Ingin Menjadi Partner Seks Yang Hebat? Simak 3 Tips Berikut Ini

Bagi Anda yang memiliki masalah dengan kepuasan dalam berhubungan seksual, beberapa tips ini dapat membantu Anda.

Read More

Luhut: 2 Mei 2016, Negara akan Tuntaskan Kasus HAM Berat

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengenang 10 Tahun Kasus Munir dalam aksi Kamisan di Istana Negara, Kamis (4/9/2014). Pegiat HAM mendesak penegak hukum untuk membuka kembali kasus Munir untuk menjerat dan menghukum auktor intelektualis di balik pembunuhan Munir.

NAGAQQ.COM - JAKARTA, Perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat semakin dekat dituntaskan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, perkara-perkara tersebut akan selesai pada bulan Mei 2016.

"Sekarang sudah mau rampung. Kami harap, 2 Mei 2016 sudah bisa dituntaskan," ujar Luhut di kantornya, Kamis (17/3/2016).

Terdapat enam perkara HAM berat yang akan dituntaskan, yakni peristiwa 1965, Talangsari, penembak misterius, tragedi Semanggi I dan II, tragedi Wasior-Wamena dan penghilangan aktivis secara paksa.

Penuntasan perkara tersebut, menurut Luhut, akan dilaksanakan melalui jalur non yudisial atau rekonsiliasi. Cara tersebut sudah pasti dilaksanakan mengingat sulit jika ditempuh dengan jalan yudisial atau proses hukum.

"Kita mau cari buktinya gimana? Makanya saya tantang, kalau ada yang bisa bawa bukti, yang mau dihukum siapa, bawa ke sini. Kami akan adili. Kami cari alat buktinya sudah enggak ada, makanya kami bawa ini ke ranah non yudisial," ujar Luhut.

Luhut memastikan, penyelesaian perkara HAM berat tersebut juga akan diiringi dengan pemenuhan hak-hak terhadap korban atau keluarganya.

Read More

Ahok Dinilai Gagal karena Hubungannya dengan DPRD Tak Harmonis

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Rabu (16/3/2016).

JAKARTA,  Peneliti dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama belum berhasil memimpin Jakarta karena dinilainya tidak mampu menjalin relasi yang harmonis dengan DPRD DKI.

Menurut dia, salah satu contoh gagalnya Basuki menjalin hubungan yang harmonis dengan DPRD DKI adalah lemahnya serapan anggaran APBD DKI. 

"Tidak berhasil, penyerapan dananya masih banyak yang enggak terserap, hanya sekitar 10-30 persen," kata Siti, usai diskusi bertema "Kursi Panas DKI 1 Tanpa Dukungan DPRD, Berhasilkah?" di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2016).

Serapan anggaran itu, lanjut dia, tergolong rendah. Padahal, kata dia, Ahok sedianya tinggal meneruskan program yang sudah digagas sejak Fauzi Bowo menjabat gubernur.

Siti juga mengatakan bahwa program kerja Pemprov DKI Jakarta akan mandek apabila pola hubungan yang tidak harmonis antara Basuki dengan DPRD ini terus terjadi.

Terkait pengesahan RAPBD DKI beberapa waktu lalu misalnya, dia menilai konfik antara DPRD dan Pemprov DKI terkait pembahasan RAPBD tersebut bisa menghambat pengesahan APBD.

"DKI, kalau betul-betul dikelola dengan cara yang konflik, itu akan mengalami side back dan stagnasi. Minimal stagnasi, maksimal dia side back, mundur. Karena dia tidak mungkin Pergub terus menerus dalam lima tahun, tidak mungkin," ujar Siti.

Seharusnya, lanjut Siti, pembangunan DKI Jakarta tidak mengabaikan peran dari DPRD, khususnya terkait penyusunan APBD dan pembuatan peraturan daerah. 

Dia juga menilai, kesepakatan antara DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta tidak melulu berkaitan dengan hal negatif. 

"Bersepakat itu bukan berarti kongkalikong. Banyak kepala daerah di tempat-tempat lain yang mampu mengelola DPRD dengan semua kekurangan yang dimiliki. Itu mampu mendorong untuk bersepakat dan melakukan trobosan-trobosan yang positif," ujar Siti.

Sejauh ini, Basuki menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dalam Pilkada DKI 2017. Basuki berniat ikut Pilkada melalui jalur independen.

Read More

"Teman Ahok Tunjukkan Keinginan Masyarakat Akan Figur Politisi Akar Rumput"

Masyarakat DKI Jakarta memberikan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (8/3/2015).

JAKARTA,  Munculnya inisiatif dari masyarakat luas dalam memberikan dukungan kepada calon-calon kepala daerah non-parpol menjadi suatu fenomena menarik yang patut diamati.

Direktur Riset Maarif Institute, Ahmad Imam Mujadid Rais mengatakan, munculnya beberapa gerakan dukungan dari masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat ingin mengangkat figur-figur politik dari akar rumput di luar mekanisme partai.

"Misalnya gerakan Teman Ahok dan Konvensi Gubernur Muslim. Dari sisi lain mereka ingin mengangkat figur politik dari grass root. Ini menarik karena mereka ingin mengangkat figur pemimpin dari perspekif mereka, di luar mekanisme partai," ujar Rais kepada Kompas.com, Kamis (17/3/2016).

Namun, semangat masyarakat untuk memunculkan pemimpin dari akar rumput ini mendapat tanggapan dingin bahkan sinis dari partai politik.

Menurut Rais, saat ini parpol terlihat seperti masih menjaga jarak dan cenderung menyerang dengan keluarnya istilah deparpolisasi. Seharusnya parpol menerima fenomena itu sebagai bahan evaluasi.

Selain itu, parpol juga seharusnya bisa merangkul berbagai inisiatif dukungan dari masyarakat sebagai bagian dalam mencari pemimpin berintegritas.

"Harusnya dilihat seperti itu. Bukan malah meributkan soal deparpolisasi," ungkap dia.

Lebih lanjut, Rais berpendapat, buruknya mekanisme penjaringan kader ataupun pemimpin dari partai politik menjadi salah satu faktor masyarakat membuat inisiatif seperti Teman Ahok.

Terkadang, parpol memilih pemimpin yang tidak populer dan tidak punya track record yang baik.

"Ada istilahnya 'pemimpin jenggot', yang hanya berakar pada elite politik di atas tapi tidak berakar pada masyarakat bawah," ujar Rais.

Read More

Ongen Sangaji: Keputusan Hanura Dukung Ahok Ada di Tangan Saya

Ketua Panitia Hak Angket Mohammad "Ongen" Sangaji

JAKARTA, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Mohamad "Ongen" Sangaji mengatakan bahawa DPP Partai Hanura telah memutuskan memberi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Ia menegaskan proses pemberian dukungan itu ada di tingkat DPD Partai Hanura DKI Jakarta. Menurut Ongen, kewenangan menentukan calon gubernur DKI Jakarta yang didukung ada pada dirinya selaku Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta.
"DPD telah putuskan untuk memberi dukungan kepada Ahok tapi tentunya harus proses DPD dong. Saya kan harus rapat dengan DPD dan DPC karena ini kewenangan saya," ujar Ongen di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (17/3/2016).
Kemarin, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengundang Teman Ahok untuk makan bersama. Ongen mengatakan pertemuan Partai Hanura dengan Teman Ahok pun belum menghasilkan kesepakatan untuk mendukung Ahok.
"Belum ada keputusan, nanti keputusan ada di tangan saya," ujar Ongen.
Ongen mengatakan partainya akan segera memberi kepastian mengenai figur yang akan didukung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia ingin keputusan itu sudah diumumkan pada pekan depan.

Read More

Adhyaksa Dault: Sejak Awal Saya Suka Sama Ahok, tetapi..

Bakal calon gubernur DKI Jakarta Adhyaksa Dault

JAKARTA, Bakal calon gubernur DKI Jakarta Adhyaksa Dault mengaku senang dengan sosok Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama jauh sebelum ramai perbincangan tentang Pilgub 2017 mendatang.

Menurut Adhyaksa, banyak hal baik yang bisa ditiru dan dicontoh dari Basuki untuk memimpin suatu daerah.

"Sejak awal, saya suka sama dia (Basuki). Tapi, sejak dia ingkar janji, saya sudah enggak suka," kata Adhyaksa kepada Kompas.com, Kamis (17/3/2016).

Ingkar janji yang dimaksud Adhyaksa adalah kesepakatan antara dirinya dengan Basuki untuk tidak membuka apa obrolan mereka ke media.

Adhyaksa sempat berdiskusi dan berbincang dengan Basuki tentang banyak hal, salah satunya tentang apa yang biasa melekat dalam diri seorang pemimpin di suatu daerah.

Adhyaksa menjelaskan, faktor agama tidak lepas dari diri seorang pemimpin. Dia memisalkan, kepala daerah di Sulawesi Utara biasanya berasal dari kalangan Kristiani, karena sebagian besar warga di sana juga dari kalangan yang sama.

Di Bali pun begitu, pemimpinnya rata-rata memeluk agama Hindu, sedangkan wakilnya baru biasanya berasal dari agama yang berbeda.

Adhyaksa pun berbicara tentang Jakarta, di mana menurut dia, mayoritas warganya adalah Muslim.

Obrolan itu disebut disalahartikan oleh Basuki bahwa orang yang memimpin Jakarta harusnya beragama Islam.

Padahal, maksudnya, Basuki diminta menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh dari agama yang dominan dipeluk warganya itu.

"Saya pesan, perbaiki hubungan baik dengan tokoh-tokoh Islam. Jangan ngomong soal potong kerbau segala, nanti saya bisa bantu komunikasikan, begitu. Kita sudah salaman, sepakat tidak keluar obrolan itu. Sorenya dia ngomong, seakan-akan saya 'anti-Kristen' karena dia bilang saya bakal dukung jadi presiden asalkan Islam," tutur Adhyaksa.

Sejak saat itu, Adhyaksa jadi tidak respect dengan Basuki. Dia menganggap, untuk hal kecil saja Basuki melanggar, apalagi untuk hal-hal besar lainnya sebagai seorang pemimpin.

"Saya enggak tahu dia sengaja apa enggak ngomong begitu. Saya kira sengaja sih," ujar Adhyaksa.

Meski begitu, Adhyaksa mengaku tetap akan bertanding secara sportif dalam pilgub DKI Jakarta 2017 nanti, jika bisa mencalonkan diri ke KPUD DKI Jakarta, sesuai jadwal yang ditentukan.

Adhyaksa juga punya konsep yang menurut dia dapat menyempurnakan apa yang telah dilakukan oleh Basuki selama memimpin DKI Jakarta.

Read More

Ahok: Kalau Naik Ring, Saya Jamin Fadli Zon KO sama Saya!

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak menggubris permintaan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon untuk berdebat terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Ahok pun kembali menyindir Fadli yang pernah berfoto bersama bakal calon presiden AS, Donald Trump.

"Kita ngerti Wakil Ketua DPR yang enggak ngerti, sampai-sampai foto-foto di belakang Donald Trump. Kok lucu, ngajak saya debat. Jangan-jangan dia mau ngajak saya naik ring, lagi," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (17/3/2016).

"Lama-lama dia kalah berdebat, terus ngajak saya naik ke ring. Kalau naik ring, saya jamin Fadli Zon KO sama saya," kata Ahok dengan nada tinggi.

Ia mengatakan, seharusnya Fadli Zon mengerti tentang hukum dan tata negara. Dirinya akan membuka rahasia negara jika membeberkan seluruh fakta dalam kasus RS Sumber Waras.

Sebab, seluruh kesaksiannya terkait pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras sudah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau dia meragukan hasil audit investigasi KPK, ya mereka panggil, dong, BPK atau KPK ke DPR. Bukan ngajak saya duel berdebat begini," kata Ahok.

Menurut Ahok, permintaan Fadli untuk mengajaknya berdebat, secara tidak langsung, menunjukkan rasa tidak percaya terhadap penyelidikan KPK. Hingga kini, KPK masih mengumpulkan bukti terkait pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

"Harusnya panggil KPK, kenapa tidak ketemu bukti (korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras)," kata Ahok.

Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014. BPK menyebut proses pembelian lahan tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

BPK menyatakan bahwa pihaknya menemukan enam penyimpangan dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Enam penyimpangan itu ada pada tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Hasil audit BPK itu telah diserahkan ke KPK, dan badan anti-korupsi tersebut sampai saat ini belum menemukan bukti tentang dugaan korupsi dalam kasus itu.

Read More

Waketum PAN: Apa Perlunya Lagi Dukungan Partai buat Ahok?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Rabu (16/3/2016).

JAKARTA, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap menegaskan, hingga saat ini partainya belum menentukan siapa calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Dia menilai, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menyampaikan pernyataan sepihak karena mengaku telah mendapat dukungan dari PAN.
"(Ahok) klaim!" kata Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2016).
Mulfachri mengatakan, boleh saja Ahok mengaku sudah bertemu Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Namun, hal tersebut tidak menandakan PAN sudah memberikan dukungannya.
Terlebih lagi, pencalonan kepala daerah tak hanya diputuskan oleh ketua umum, tetapi secara kolektif kolegial.

"Kalau ketemu dan bicara satu dua hal (dengan Zulkifli), saya kira itu pembicaraan informal yang tidak mengikat kepada Ahok dan PAN," ucapnya.
Mulfachri menambahkan, saat ini PAN baru membuka pendaftaran calon di berbagai daerah. Di menyarankan Ahok juga mengikuti mekanisme yang ada dengan mendaftar melalui DPD PAN DKI Jakarta.

"Tetapi, apa perlunya lagi dukungan partai buat dia, orang dia mau maju independen," ujar Mulfachri.
Ahok sebelumnya menyebutkan bahwa PAN dan PKB akan mendukungnya dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
Ia mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Zulkifli.

"Saya sudah ketemu sama Pak Zulkifli. Beliau juga mau dukung (Basuki dalam Pilkada DKI 2017). Namun, katanya, beliau masih mau lihat suara di bawah dan mereka mesti pelajari survei karena ada penjaringan," kata Basuki.

Read More

Isu Sektarian dan Agama Dinilai Tak Akan Mempan Jegal Ahok

Direktur Riset Maarif Institute Ahmad Imam Mujadid Rais, saat ditemui di kampus Universitas Paramadina, Rabu (16/3/2016).

JAKARTA, Direktur Riset Maarif Institute, Ahmad Imam Mujadid Rais, menyayangkan munculnya isu kesukuan dan keagamaan menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Ia melihat isu sektarian semakin marak dijadikan sebagai alat politik, karena suku dan agama masih menjadi satu pengikat identitas politik.
"Agama dianggap menjadi satu daya tarik. Agama sebagai isu yang seksi untuk mengikat identitas, termasuk identitas politik," ujar Rais saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/3/2016).
"Isu sektarian akan selalu jadi alat politik untuk mendapatkan keuntungan mencapai kemenangan politik," ujarnya.
Rais mengatakan, wacana atau debat publik seharusnya diarahkan pada hal-hal yang substantif, misalnya terkait pembangunan masyarakat dan kota.
Masyarakat harus diarahkan pada perdebatan tentang aspek kemiskinan, transportasi massal yang komprehensif dan masalah tata kota.
"Ini yang harus diperdebatkan, ketimbang berdebat soal agama dan suku," ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, banyaknya kelompok yang mengangkat isu sektarian di Pilkada Jakarta tidak akan ampuh untuk menjegal cagub tertentu.
Masyarakat Jakarta yang heterogen, kata Rais, sudah lebih cerdas dalam memilih pemimpin tanpa menjadikan latar belakang agama sebagai pertimbangan memilih.
"Dalam hal ini kita spesifik pada sosok Ahok. Andai kata Ahok bisa menunjukkan kinerja yang positif, isu sektarian tidak akan mempan untuk menjegal Ahok," kata Rais.
Ia melanjutkan, kompetitor Ahok harus memberikan isu-isu yang substantif karena Ahok mungkin dipandang sudah menunjukkan kinerja yang baik beberapa tahun ini.
"Menurut saya arahkan ke hal yang substantif. Reformasi birokrasi dan transparansi APBD," ujarnya.

Read More

Mengapa Ongen Sangaji Sekarang Dukung Ahok?

Ketua Panitia Hak Angket Mohammad "Ongen" Sangaji

JAKARTA, Pada pertengahan tahun 2015, DPRD DKI Jakarta disibukkan dengan pelaksanaan hak angket. Mereka membentuk panitia khusus (pansus) hak angket yang bertugas untuk menyelidiki pelanggaran kebijakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dua hal yang dipermasalahkan tim angket ketika itu adalah tentang draf APBD DKI 2015 dan sopan santun Ahok. Saat itu, Ahok dinilai telah memberikan draf APBD DKI 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD DKI kepada Kementerian Dalam Negeri.

Tim angket juga mempermasalahkan cara bicara Ahok yang dinilai tidak beretika.

Ketika itu, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Mohamad "Ongen" Sangaji menjadi ketua tim angket. Di DPRD, Ongen menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura.

Ongen memimpin tim angket hingga masa penyelidikan selesai dan menghasilkan kesimpulan bahwa Ahok melanggar peraturan undang-undang. Awalnya, hak angket dimaksudkan untuk melengserkan Ahok jika terbukti melanggar peraturan. Namun, mereka harus menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk itu. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan di antara partai-partai untuk melanjutkan HMP.

Ongen pun bahkan enggan kembali memimpin tim HMP. Isu HMP pun tenggelam, dibiarkan menggantung begitu saja.

Kini, Ongen, yang sempat memimpin penyelidikan untuk melengserkan Ahok, malah mendukungnya untuk kembali maju menjadi gubernur DKI Jakarta. Kenapa?

"Tentu tidak bisa disamakan. Sewaktu saya menjadi ketua tim angket, pertanggungjawaban saya adalah kepada ketua DPRD dan kapasitas saya sebagai anggota Dewan," ujar Ongen di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (17/3/2016).

Ongen mengatakan, dia hanya melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya oleh pimpinan DPRD yang disahkan dalam sebuah rapat paripurna. Dia mengatakan, sebagai anggota Dewan, dia wajib menjalankan amanah itu.

Menurut Ongen, kondisi saat itu tidak bisa dikaitkan dengan sikapnya saat ini. Terkait dukungan terhadap Ahok, Ongen mengatakan, hal itu merupakan keputusan partainya. Kapasitasnya saat ini adalah sebagai kader partai.

"Pada di posisi ini, saya bertanggung jawabnya kepada ketua umum partai, Pak Wiranto. Jadi, berbeda kondisinya," ujar Ongen.

Ketua DPP Hanura Miryam S Haryani telah memberi sinyal kuat bahwa partainya akan mendukung pencalonan Ahok lewat jalur independen. Haryani mengungkapkan, hingga saat ini dukungan partainya mengarah ke Ahok.

"Dalam satu dua hari ini (akan diumumkan). Arahnya pasti mendukung (Ahok)," kata Miryam S Haryani, Kamis.

Read More

Pendukung Adhyaksa: Rekomendasi Kami Bukan untuk Tepis Isu SARA

JAKARTA, Kelompok Eksponen Muda Lintas Iman (EMLI) yang mengaku mendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta Adhyaksa Dault membantah sengaja merekomendasikan 12 figur dari kalangan Kristiani untuk mendampingi Adhyaksa sebagai bakal calon wakil gubernur.

Pihak EMLI mengaku, ke-12 nama tokoh dari kalangan Kristiani itu dipilih melalui riset terbatas berbasis informasi dari media massa.
"Bukan buat menepis isu Pak Adhyaksa ini 'anti-Kristen' seperti yang ramai orang bully di sosmed. Kami memang pilih nama-nama yang dianggap bisa mendampingi Pak Adhyaksa dan mewakili semangat pemimpin yang nasionalis religius," kata perwakilan EMLI, Viktus Murin, kepada pewarta di fX Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2016).

Viktus menjelaskan, kelompok EMLI sendiri memiliki anggota dari berbagai agama dan kepercayaan. Mereka sengaja mendukung Adhyaksa karena dinilai sebagai sosok yang nasionalis dan pluralis. Hal itu dianggap sebagai modal awal yang sesuai dengan kriteria pemimpin di Jakarta, di mana warganya sangat majemuk. Keduabelas nama tokoh yang diusulkan EMLI adalah Melchias Markus Mekeng (politisi/pemikir ekonomi), Benny Mamoto (purnawirawan perwira tinggi Polri), Gorys Mere (purnawirawan perwira tinggi Polri), dan Alex Retraubun (akademisi/mantan Wakil Menteri Perindustrian).
Selanjutnya adalah Natalius Pigai (Komisioner Komnas HAM), Johnson Panjaitan (pegiat hukum dan HAM), Garin Nugroho (sineas), Bakti Nendra Prawiro (pengusaha), Jerry Sambuaga (akademisi), Sri Adiningsih (akademisi), Alida Guyer (pengusaha), serta Eka Sari Lorena Surbakti (pengusaha).
Mendapatkan rekomendasi itu, Adhyaksa berterima kasih dan menuturkan untuk segera menghubungi mereka dan mengkomunikasikan niatnya untuk sama-sama maju dalam pilgub DKI Jakarta 2017.
"Saya hubungi dulu orang-orangnya. Kan, belum tentu dia mau. Komunikasi dulu saja. Beberapa dari 12 nama itu sudah ada yang saya kenal," tutur Adhyaksa.
Adhyaksa sempat di-bully oleh netizen karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan Adhyaksa berbicara dirinya akan menang dalam pilgub kalau dia seorang Muslim.
Hal itu membuat Adhyaksa seolah-olah orang yang anti terhadap agama di luar Islam.
Padahal, yang ingin disampaikan Adhyaksa sebenarnya adalah agar Basuki dapat menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh agama di Jakarta.
Menurut Adhyaksa, karena sebagian besar warga Jakarta beragama Islam, maka Basuki perlu menjalin komunikasi yang baik dengan mereka sembari menjadi contoh pemimpin yang menjunjung tinggi kerukunan.

Read More

PKB Lirik Ahok, Bagaimana dengan Ahmad Dhani?

Ahmad Dhani di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2016) malam.

JAKARTA,  Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai, sikap partainya yang mengarahkan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bukan berarti PKB melupakan musisi Ahmad Dhani.

Bahkan, nama Ahmad Dhani dan Ahok (sapaan Basuki) dianggap PKB sebagai bakal calon terkuat.

"Hingga hari ini, (kandidat) yang terkuat Ahmad Dhani dan Ahok. Ahmad Dhani dapat dukungan besar dari kalangan NU sedangkan Ahok dari non-NU," ujar Hasbi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (17/3/2016).

PKB sebelumnya mengisyaratkan akan memberikan dukungannya kepada Ahmad Dhani.

Hal itu ditunjukan dengan kedatangan pengurus DPD PKB DKI ke rumah Ahmad Dhani di Pondok Indah beberapa waktu lalu.

Mengenai siapa yang nantinya akan diusung PKB, Hasbi mengatakan bahwa partainya akan menentukan hal tersebut berdasarkan elektabilitas mereka di tingkat anak cabang sampai ke provinsi.

Jika dalam penjaringan tersebut Ahok dinyatakan memiliki elektabilitas tertinggi, maka PKB akan mendukung Ahok. 

Begitupun jika Ahmad Dhani yang lolos tahap penjaringan. Hasbi juga tidak membantah pernyataan Ahok yang menyebut ada isyarat PKB akan mendukung Ahok.

"Yang dibicarakan Pak Ahok tidak ada yang salah, sampai hari ini komunikasi saya dan Ahok sangat bagus secara politik," ujar Hasbi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendukungnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Basuki mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Saya sudah ketemu sama Pak Zulkifli. Beliau juga mau dukung (Basuki dalam Pilkada DKI 2017). Namun, katanya, beliau masih mau lihat suara di bawah dan mereka mesti pelajari survei karena ada penjaringan," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (17/3/2016).

Basuki mengatakan, semua partai politik memiliki tahapan dalam mengusung ataupun mendukung bakal calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Nantinya, partai-partai itu akan mendukungnya untuk maju melalui jalur independen bersama relawan pendukungnya, Teman Ahok.

"Mungkin PAN akan dukung. PKB juga akan pertimbangkan hasil survei. Mungkin juga PKB akan dukung," kata Basuki.

Read More

Hary Tanoe Tantang Kejaksaan Agung Buktikan Kesalahannya dalam Kasus Mobile 8

Hary Tanoesoedibjo

NAGAQQ.COM - JAKARTA,  CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penerimaan Kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT. Mobile 8 Telecom (PT. Smartfren) Tahun Anggaran 2007-2009.

Ia tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.00 WIB menumpangi mobil Range Rover hitam bernomor polisi B 1 WHT.

"Saya sebagai warga negara yang taat hukum, saya mau diminta keterangan, saya datang," ujar Hary di gedung bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Hary mengaku tak tahu mengenai apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini. MNC Group, kata dia, memiliki banyak perusahaan di bawahnya. Sehingga, Hary mengaku tidak tahu perihal operasional PT Mobile 8.

"Mana mungkin saya sebagai orang grup CEO mengetahui operasional. Kalau ada yang mencoba mengkaitkan dengan saya, silakan saja tinggal dibuktikan," kata Hary.

Kasus dugaan korupsi PT Mobile 8 bermula saat Kejaksaan Agung menemukan transaksi fiktif yang dilakukan dengan PT Jaya Nusantara pada rentang 2007-2009.

Pada periode 2007-2009 yang lalu, PT Mobile 8 melakukan pengadaan ponsel berikut pulsa dengan nilai transaksi Rp 80 miliar.

PT Djaya Nusantara Komunikasi ditunjuk sebagai distributor pengadaan. Ternyata, PT Djaya Nusantara Komunikasi tak mampu membeli barang dalam jumlah itu.

Akhirnya, transaksi pun direkayasa seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuatkan invoice sebagai fakturnya.

Pada Desember 2007, PT Mobile 8 mentransfer uang kepada PT Djaya Nusantara Komunikasi sebanyak dua kali dengan nilai masing-masing Rp 50 miliar dan Rp 30 miliar.

Pada pertengahan 2008, PT Djaya Nusantara Komunikasi menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 dengan total nilai sekitar Rp 114 miliar. Faktur pajak itu diterbitkan agar seolah-olah terjadi transaksi pada dua perusahaan.

Faktur pajak itu kemudian digunakan PT Mobile 8 untuk mengajukan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada negara melalui KPP di Surabaya agar perusahaannya masuk bursa Jakarta pada 2009.

PT Mobile 8 akhirnya menerima pembayaran restitusi sebesar Rp 10 miliar. Padahal, perusahaan itu tidak berhak atau tidak sah menerima restitusi karena tidak ada transaksi. Akibatnya, diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp 10 miliar.

Read More

Istilah Deparpolisasi Dinilai Tepat jika Digunakan pada Era Soeharto

Mantan orang nomor satu Republik Indonesia, Soeharto, memberikan suaranya dalam pemilihan umum di TPS 002 Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (5/7/2004).

NAGAQQ.COM - JAKARTA,  Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengatakan, istilah deparpolisasi tak lagi cocok digunakan dalam konteks perpolitikan saat ini.

Ia menilai bahwa pihak-pihak yang menggunakan istilah tersebut salah kaprah.
Istilah tersebut salah, menurut Syamsuddin, terlebih lagi jika muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju ke Pilkada DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen.
Menurut Syamsuddin, istilah tersebut hanya tepat digunakan pada era Presiden Soeharto karena memiliki makna pembatasan partai politik dalam berkehidupan politik.
"Pada zaman Soeharto kan dibatasi, cuma tiga yang diperbolehkan ikut pemilu," kata Syamsuddin seusai menjadi pembicara dalam acara diskusi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2016).
Tudingan bahwa langkah independen Ahok akan menghambat sistem demokrasi, menurut Syamsuddin, juga tidak benar.
Menurut dia, baik pasangan calon yang maju melalui jalur independen maupun perseorangan memiliki status dan kedudukan yang sama secara hukum.
Aturan tersebut, lanjut dia, juga sudah diakomodasi secara tegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dan sudah diwadahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
"Kalau istilah itu dikenakan saat ini, jelas ngaco," tuturnya.
Istilah deparpolisasi kali pertama dimunculkan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, yang juga Ketua DPRD DKI. (Baca: Apa Itu Deparpolisasi?)
Prasetio menilai adanya upaya deparpolisasi yang sedang berkembang di Indonesia. Indikatornya, kata dia, adalah adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.
Hal itu disampaikan Prasetio dalam menanggapi langkah relawan pendukung Ahok.

Kelompok relawan itu berupaya agar Basuki atau Ahok bisa ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen atau tanpa partai.

Read More

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah agar Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan DPD RI, Rabu (2/3/2016).

NAGAQQ.COM - JAKARTA,  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para kepala daerah yang baru dilantik untuk secepatnya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dia juga menekankan agar program yang dirancang selaras dengan program nasional yang telah dibuat pemerintah pusat.

"Gubernur, bupati, dan wali kota agar menyelaraskan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 dengan tiga dimensi pembangunan nasional guna mendukung pencapaian sasaran sembilan agenda prioritas Nawa Cita Jokowi-JK yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019," ujar Tjahjo, melalui siaran pers tentang Rakornas Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah yang berlangsung di Hotel Mercure, Bali, Kamis (17/3/2016).

Tjahjo juga berpesan agar kepala daerah mendasarkan penyusunan rencana itu dengan mengedepankan pendekatan partisipatif masyarakat.

Tujuannya, agar rencana program di daerah mampu meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik.

"Oleh sebab itu, forum Rakornas seperti ini punya arti penting. Seluruh pemangku kepentingan dapat membangun koordinasi pusat dan daerah yang harmonis dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional,” ujar dia.

Tjahjo menambahkan, pemerintah menjamin kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan itu, yakni dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017.

Read More

DPW PKS DKI: Deddy Mizwar Masuk Radar Nominasi Cagub DKI

 
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.

NAGAQQ.COM - JAKARTA,  Nama Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar masuk dalam radar nama-nama yang akan dinominasikan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Betul, nama Pak Deddy Mizwar memang masuk radar kami," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Deddy Mizwar dimasukkan dari kalangan internal PKS. Menurut Syakir, pertimbangan Deddy jadi salah satu bakal calon gubernur DKI lantaran kinerja di Jawa Barat terbukti.
"Menurut pandangan kami, kinerjanya cukup bagus di Jawa Barat. Mungkin juga ada alasan lain. Sejauh yang kami pahami alasannya itu," kata Syakir.
Selain itu, lanjut Syakir, Deddy juga terbukti popularitasnya sehingga tak sulit untuk memperkenalkan kembali ke masyarakat. Namun, beberapa hari lalu, Syakir melihat di media bahwa Deddy masih ingin melanjutkan pekerjaannya di Jawa Barat.
"Nanti kita akan lihatlah. Ketetapan nama bakal calon masuk (DPTP) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS," kata Syakir.

Read More

Ongen Sangaji: Kalau Tak Sepaham soal Cagub, Silakan Keluar dari Hanura

Ketua Panitia Hak Angket Mohammad "Ongen" Sangaji

NAGAQQ.COM - JAKARTA,  Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad "Ongen" Sangaji menegaskan, semua kader harus mengikuti pilihan calon gubernur DKI Jakarta yang sudah didukung oleh partai. Jika tidak, Ongen mempersilakan kader tersebut keluar dari Hanura.

"Kebijakan partai itu kan semua pengurus harus patuh. Kalau pengurus tidak patuh pada kebijakan partai, tidak punya pilihan lain," kata Ongen kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

"Kalau tidak searah dengan kita, dengan platform partai, hanya dua pilihan. Dia mengundurkan diri atau saya yang mengundurkan dia," ujar dia.

Menurut Ongen, penjaringan calon gubernur DKI Jakarta sudah dilakukan oleh Hanura. Salah satunya lewat survei yang dilakukan secara akurat dan cepat. Survei tersebut ia yakini sudah sampai di tangan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Nanti, Wiranto akan memutuskan siapa calon gubernur yang akan didukung Hanura.

"Pak Wiranto sebagai pimpinan partai dan orang tua dari pengurus partai, kita harus patuh. Jangan ngelawan orang tua, nanti kualat," ujar Ongen.

Namun, saat disinggung soal kabar dukungan Hanura kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ongen tak menjawab. Ia hanya menyebut saat ini hal itu masih dirapatkan.

Ahok sebelumnya yakin akan mendapatkan dukungan dari Partai Hanura dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Dia mengaku kenal baik dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Read More

Kisah WNI yang "Dilarikan" dari Ibu Kota ISIS di Suriah

Sri Rahayu, TKW asal Sumbawa ini pernah tinggal kurang lebih selama tiga tahun di kota Raqqa, Suriah yang dikuasai ISIS sebelum dievakuasi awal tahun ini.

NAGAQQ.COM - Sri Rahayu datang dari Sumbawa, NTB, ke Suriah pada 2 Februari 2011 lewat agen tenaga kerja PT Binhasan Maju Sejahtera dan agen Sana asal Suriah.
Sri kemudian diperkerjakan sebagai asisten rumah tangga selama 2,5 tahun di kota Aleppo.

Selang 2,5 tahun berlalu, Sri tidak dipulangkan, tetapi malah "dijual" kembali oleh agen Sana ke majikan baru bernama Abdul Azim al-Ujaeli di kota Raqqa.

Agen tenaga kerja asal Suriah itu, menurut diplomat Indonesia di Suriah, membohongi Sri dengan mengatakan KBRI di Damaskus tutup dan tak ada penerbangan ke Indonesia.

Saat itu, kota Raqqa masih dikuasai Tentara Pembebasan Suriah (FSA). Namun, pada akhir 2013, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) merebut Raqqa dan mengklaim kota tersebut sebagai "ibu kota" mereka.

Selama dua tahun bekerja di Raqqa, Sri Rahayu digaji dengan baik oleh majikannya, Abdul Azim al-Ujaeli, yang dulu berprofesi sebagai insinyur.

Sri Rahayu bertugas untuk merawat majikannya yang sudah tua dan tinggal seorang diri, sementara anak-anak majikannya sudah keluar dari Raqqa.

Majikan Sri Rahayu bukan simpatisan ISIS, melainkan penduduk asli Raqqa yang terjebak di kota itu karena usia senja.

Selama tinggal dan bekerja di kota Raqqa, Sri Rahayu menyaksikan secara langsung ISIS memasuki kota tersebut. Dia mengaku mendengar orang-orang berlarian sambil berteriak ketakutan saat ISIS menguasai kota dan merebut gudang senjata milik Batalyon 17 AD Suriah.

Sejak saat itu, ISIS menguasai kota dan bendera hitam menjadi pemandangan lazim di kota Raqqa.

Selama tinggal di bawah kontrol ISIS, Sri Rahayu selalu mengenakan pakaian hitam dengan cadar menutup rapat wajahnya ketika keluar rumah atau sekadar membersihkan halaman agar tidak diketahui berasal dari Indonesia.

Suatu hari, ketika berbelanja di Pasar Raqqa, ia melihat kepala-kepala manusia dijejerkan di pinggir jalan setelah dipenggal. Melihat pemandangan mengerikan itu, Sri batal berbelanja dan lari pulang ketakutan.

Dari bahasa dan logat bicaranya, Sri Rahayu mengenali banyak tentara ISIS berasal dari Arab Saudi, Tunisia, India, dan beberapa orang kulit putih, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan orang Indonesia.

Pada hari lain, perempuan yang pernah bekerja di Arab Saudi selama 20 tahun itu disuruh majikannya untuk membeli rokok secara sembunyi-sembunyi.

Sri tahu ISIS mengharamkan rokok dan akan menghukum keras para perokok. Sebelum tiba di tempat penjual rokok, ia dicegat beberapa anggota ISIS dan lalu ditanya dirinya akan pergi.

"Saya akan membeli sesuatu ke pasar," jawab Sri.

Tentara ISIS tersebut lantas memerintahkan ia untuk kembali ke rumah karena tidak didampingi oleh lelaki muhrimnya.

"Untung rokok belum di tangan," kenang Sri.

Sejak Raqqa dikuasai ISIS, sebagaimana dipaparkan Sri kepada diplomat Indonesia di Suriah, kebutuhan bahan pokok menjadi sangat sulit.

Pada bulan Ramadhan 2014, Sri bercerita, dia mengantre hingga menginap di pabrik roti hanya untuk mendapatkan bahan makanan pokok itu.

Sejak menerima informasi tentang keberadaan Sri Rahayu pada Juni 2015, KBRI Damaskus mencari cara untuk mengevakuasi perempuan itu dari Raqqa.

Kendalanya, Pemerintah Suriah tak lagi mengendalikan kota Raqqa, sedangkan akses dari dan ke Raqqa ditutup ketat oleh milisi ISIS.

Setelah menyusun rencana bersama, dipilihlah seorang pegawai agen tenaga kerja yang mengenal wilayah medan pegunungan Aleppo—Raqqa untuk menjemput Sri Rahayu.

Pada waktu yang dianggap tepat, Sri dievakuasi melalui perjalanan darat dari gunung ke gunung secara diam-diam selama enam hari.

Untuk mengelabui pasukan ISIS, Sri Rahayu dan pegawai agen Sana mengaku sebagai suami istri. Sri Rahayu lalu berhasil dibawa ke Kantor Konsuler RI cabang Aleppo pada Januari 2016.

Setelah semua hak dan urusan selesai diperjuangkan di Aleppo, Sri Rahayu diantarkan ke Damaskus pada 12 Maret 2016.

Saat ini, Sri Rahayu, bersama puluhan TKI lainnya, tengah bersiap menuju Indonesia.

Duta Besar RI di Damaskus, Djoko Harjanto, menyampaikan, keberhasilan tim KBRI dalam menyelamatkan Sri Rahayu patut diapresiasi.

"Tanpa jejaring yang kuat antara KBRI Damaskus, Pemerintah Suriah, dan tokoh masyarakat, mustahil dapat mengemban misi utama perlindungan WNI di tengah gejolak konflik Suriah ini," ujar Djoko.

Penyelamatan TKI dari wilayah konflik di Suriah, menurut Pejabat Fungsi Konsuler merangkap Penerangan Sosbud KBRI Damaskus, AM Sidqi, bukan kali ini saja.

Menurut dia, KBRI Damaskus juga sukses menyelamatkan seorang TKW asal Subang bernama Casih binti Waan dari kepungan ISIS di kota Deir Ezzor.

Casih kala itu dievakuasi menggunakan helikopter milik militer Suriah.

Sejak konflik meletus di Suriah pada 2011, KBRI Damaskus telah memulangkan sebanyak hampir 13.000 orang WNI dari Suriah. 

Read More

Sekretaris DPRD Jeneponto Kerap Konsumsi Sabu di Kantornya

NAGAQQ.COM  - HS (52), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang dibekuk aparat kepolisian setempat diketahui memang kerap mengonsumsi narkoba jenis sabu di kantornya.

Pelaku dibekuk saat sedang bertugas di Bagian Persidangan DPRD setempat, Jalan Kecamatan Tamalatea, Rabu (16/03/2016) sekitar pukul 14.50 Wita. Pelaku sempat memberontak saat hendak ditangkap.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti satu paket sabu, alat isap, tiga buah korek gas, satu unit telepon seluler serta satu tablet.

Penangkapan HS berdasarkan banyaknya laporan atas ulah pelaku yang kerap mengonsumsi sabu di kantornya. Dari hasil laporan inilah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jeneponto AKBP Joko Sumarno kemudian memerintahkan anggotanya menangkap pelaku.

Proses penangkapan pelaku sempat menjadi tontonan sejumlah pegawai lantaran pelaku terus membantah meski barang bukti narkoba ditemukan di saku bajunya.

“Info dari masyarakat bahwa yang bersangkutan sering membawa dan mengonsumsi narkoba di kantor DPRD Jeneponto. Dari informasi itu kemudian kita melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan,” ujar Kapolres Jeneponto AKBP Joko Sumarno, Kamis (17/03/2016).

Read More

Manuver Parpol Hambat Calon Independen...

Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, Berbagai manuver politik muncul setelah keberadaan calon independen dinilai mengancam eksistensi partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

Paling anyar, syarat bagi calon independen untuk maju dalam Pilkada ingin diperberat. Wacana itu muncul di Komisi II DPR lewat revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Sebenarnya, pascaputusan Mahkamah Konstitusi, mereka yang ingin menjadi kepala daerah lewat jalur perseorangan bisa sedikit bernafas lega.
Pascaputusan MK, syarat menjadi calon independen "hanya" perlu mendapat dukungan suara sebesar 6,5 persen-10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu sebelumnya.
Sementara sebelum ada putusan itu, hitungan syaratnya dari jumlah penduduk di daerah tersebut. Jumlah minimal suaranya lebih berat.
Belakangan, syarat pascaputusan MK itu dinilai oleh kalangan politisi tidak adil jika dibandingkan dengan syarat bagi calon yang ingin maju lewat jalur parpol. Pasangan calon harus mendapatkan minimal 20 persen kursi di DPRD.
"Timbul wacana di kita bahwa UU Pilkada ini harus pada asas keadilan. Karena syarat untuk calon independen jauh dari syarat untuk parpol, kita naikkan agar tetap berkeadilan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy.
Dua model revisi diwacanakan. Pertama, syarat dukungan bagi calon perseorangan adalah 10-15 persen dari daftar pemilih tetap. Atau kedua, sebesar 15-20 persen dari daftar pemilih tetap.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Hendrawan Supratikno menegaskan, fraksinya mendukung wacana pemberatan syarat bagi calon independen.
Menurut dia, tidak boleh ada perbedaan syarat antara calon independen dengan syarat calon yang diusung parpol.
Sebab, meski disebut-sebut sebagai calon independen, nyatanya calon perseorangan juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Hendrawan mencontohkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang memilih jalur independen untuk maju dalam Pilkada DKI 2017.
Ahok mendapatkan dukungan dari barisan relawannya, Teman Ahok, dan Partai Nasdem.
"Jadi bukan calon independen, tapi calon perseorangan. Kalau independen itu kan tak tergantung siapa-siapa, kalau kayak Ahok itu sponsornya gila-gilaan," ujar dia.

Kekhawatiran parpol
Tren calon independen, menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago, menjadi ancaman bagi eksistensi parpol.
Di satu sisi, parpol akan kehilangan lapak pendapatannya. Di sisi lain, tren tersebut dikhawatirkan akan menyebar ke sejumlah daerah lain.
"Mahar politik merupakan bagian dari sumsum partai politik. Selama ini memang sulit dibuktikan, namun bisa dirasakan," kata Pangi dalam pesan singkatnya, Kamis (17/3/2016).
Untuk itu, baik parpol maupun politisi di Parlemen berupaya untuk membendung banjirnya tren calon independen di dalam penyelenggaraan pilkada.
Hal senada juga dikatakan Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana. Menurut dia, jika Ahok mampu memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen, maka hal itu dikhawatirkan akan menjadi inspirasi bagi calon di berbagai daerah untuk maju melalui jalur tersebut.
Akibatnya, parpol pun tidak laku sebagai kendaraan menghadapi pilkada.
"Ini kan Ahok effect, partai khawatir kalau Ahok menang di DKI bisa menjadi pemicu, bisa menggelinding jadi bola salju ke daerah lain," kata Dadang.
Meski demikian, Hanura tak mengkhawatirkan hal itu. Bagi Hanura, belum tentu juga keberadaan calon independen akan mengancam eksistensi parpol.
"Masyarakat sekarang lebih cerdas dan kritis. Apakah semua calon independen itu bagus? Kan belum tentu juga," ujarnya.
Parpol tak satu suara
Ketua Fraksi PKB di DPR Ida Fauzia mengatakan, saat ini fraksinya tengah mengkaji wacana untuk memperberat persyaratan bagi calon independen. Namun, secara pribadi dirinya mendukung wacana tersebut.
"Tidak segampang itu juga calon independen mencalonkan diri di pilkada," kata Ida.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, masyarakat hingga kini masih memandang institusi parpol belum mampu menjembatani aspirasi masyarakat.
Meski perubahan regulasi tersebut berniat baik, tetapi partai politik harus lebih dahulu memprioritaskan perbaikan persepsi publik tersebut melalui pendekatan khusus.
"Salah-salah undang-undang ini akan menghadapi satu kontroversi baru, polemik baru di masyarakat. Akan banyak masyarakat yang menentang," kata Surya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham juga tak setuju dengan wacana revisi UU Pilkada yang bertujuan untuk menghambat laju calon independen.
Menurut dia, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam politik untuk mencalonkan diri, dan itu harus diapresiasi.
"Jangan kita revisi UU untuk mencegat calon independen. Itu namanya melanggar hak asasi," tegas Idrus.

Adapun Ketua DPR Ade Komarudin masih enggan berkomentar. Menurut dia, lebih baik wacana itu bergulir di alat kelengkapan Dewan untuk sementara waktu.
Namun, Ade mengingatkan, bahwa berhasil atau tidaknya pembahasan sebuah UU juga tidak terlepas dari peran pemerintah. Sebab, kesepakatan pembahasan itu harus diambil bersama.
Istana menolak
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah tidak berniat mempersulit calon independen untuk maju saat pilkada. Ia memastikan, akan membahas wacana tersebut dengan DPR.
"Nanti akan kami bahas. Itu kan hak DPR punya daftar inventarisasi masalah di setiap pasangan, bagaimana kita berargumentasi dengan baik," kata Tjahjo.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia mengatakan, pemerintah beranggapan UU yang ada saat ini sudah cukup baik sehingga tidak perlu direvisi.
"Jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup atau menghalang-halangi calon dari independen," kata Pramono.
Namun, jika DPR tetap 'ngotot' ingin merevisi dengan salah satu poin revisi memperberat syarat bagi calon yang maju dari jalur independen, menurut Pramono, pemerintah sudah pasti akan menolaknya.
"Tentunya akan dibahas kedua pihak (jika jadi direvisi). Tapi, ya sikap pemerintah akan seperti itu," ujar Pramono.

Read More

Pria Ini Ditangkap Polisi karena Dituding Setubuhi Putrinya

MS tengah menjalani pemeriksaan di ruang unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor (PPA Polres) Gowa, Sulawesi Selatan atas tindakan memperkosa anak kandungnya yang baru berusia sepuluh tahun. Kamis, (17/03/2016).

GOWA,  Seorang pria beranak dua ditahan di sel tahanan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Gowa, Sulawesi Selatan, atas laporan menyetubuhi putri kandungnya sendiri yang baru berusia sepuluh tahun, Kamis (17/3/2016).

Pria ini ditangkap polisi tanpa perlawanan setelah melakukan perbuatan asusila dua bulan lalu tepatnya pada Jumat, 15 Januari 2016. Saat itu, MS (32) diketahui tengah bertengkar dengan istrinya dan menginap di warung yang di depan rumahnya sendiri di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong.

"Kejadiannya dua bulan lalu, namun baru kami tangkap setelah seluruh BAP (berkas acara pemeriksaan) sudah lengkap dan hasil pemeriksaan saksi korban dan hasil visum sendiri memang mengarah kepada pelaku, dan diduga (pelaku setubuhi anak) karena kesal dengan istrinya setelah bertengkar," jelas Aipda Hasmawati, kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Gowa, Rabu (16/03/2016).

Pelaku sendiri diketahui telah pisah ranjang dengan istrinya sejak dua bulan sebelum peristiwa ini terjadi. Pelaku telah dikarunia dua anak, yakni korban dan anak laki-laki berusia empat tahun.

Pelaku yang dikonfirmasi terkait peristiwa ini membantah dirinya mencabuli anaknya dan malah balik menuding istrinya melakukan pencemaran nama baik.

"Saya tidak perkosa dia, mana mungkin saya mau begitukan anakku sendiri. Cuma mamanya (istri pelaku) itu yang bikin-bikin cerita," kilah MS.

MS kini meringkuk dalam sel tahanan Mapolres Gowa dan terancam hukuman penjara minimal 15 tahun sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak.

Read More

30 Maret 2016, Lulung Akan Resmikan Relawan Suka Haji Lulung

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung.

JAKARTA, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana sedang mempersiapkan basis relawan yang dia beri nama "Suka Haji Lulung". Kelompok relawannya itu akan diresmikan akhir bulan ini.

"Basis di Suka Haji Lulung nanti akan kita umumkan tanggal 30 Maret. Kita akan deklarasikan," ujar Lulung di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Rabu (16/3/2016).
Lulung membandingkan kelompok relawannya dengan kelompok relawan Teman Ahok. Jika dibandingkan dengan relawannya, Lulung mengatakan umur Teman Ahok baru seumur jagung.
Sebab relawan Suka Haji Lulung merupakan perkembangan dari kelompok Halus (Haji Lulung Untuk Semua) yang sudah dia gunakan sejak lama. Salah satu pendiri Suka Haji Lulung, Deny Kusuma mengatakan bahwa kelompok relawan Suka Haji Lulung akan bertugas menggalang dukungan hingga tingkat RT. Nantinya, mereka akan membuka posko-posko di tiap wilayah.
"Jadi ini lebih kepada penggalangan kekuatan lah ya," ujar Denny.

Sebelum diluncurkan, akun Path Suka Haji Lukung juga sudah lebih dulu launching. Akun tersebut memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan Lulung seharian, termasuk aktivitas politik yang dilakukan Lulung menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Read More

Palsukan Surat Bebas Narkoba, Seorang Kades Dilaporkan ke Polisi

KENDARI, Oknum Kepala Desa Gunung Sari Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Harjono dilaporkan warganya ke pihak kepolisian terkait dengan dugaan pemalsuan surat keterangan bebas narkoba.

Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkoba dan Psikotropika (Granat) Sulawesi Tenggara LM Bariun di Kendari, Kamis (17/3/2016) membenarkan adanya kelompok masyarakat terkait dengan kepala desa tersebut.

"Dengan kehadiran warga masyarakat yang datang melaporkan dugaan tersebut, merupakan indikasi kuat, jika oknum kepala desa, patut dicuriga mengonsumsi narkoba," ujarnya.

Harjono yang baru terpilih saat pilkades diduga memalsukan surat keterangan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Benyamin Gulul Kolaka, sebagai salah satu persyaratan maju calon kepala desa.

"Laporan warga tersebut, kami sudah teruskan ke penyidik Polres Kolaka, namun hingga kini belum juga ditindaklanjuti," ujar Bariun yang juga advokat di Sultra itu.

Bariun mengatakan, jika Polres Kolaka tidak menindaklanjuti laporan dugaan penggunaan surat keterangan palsu bebas narkoba itu, pihaknya akan meneruskan ke penyidik Polda Sultra.

Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Benyamin Gulul Kolaka Sri Noviati pada kesempatan terpisah menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba atas nama Harjono.

Meski diduga menggunakan surat keterangan palsu bebas narkoba, Bupati Kolaka tetap saja melantik Harjono sebagai kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga.

Read More

Konsultan Politik Ini Jadi Pemodal Awal Teman Ahok

Peneliti Cyrus Network Hasan Nasbi

JAKARTA, Pada awal berdiri, kelompok relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Teman Ahok, diketahui masih menerima sumbangan uang tunai. Adapun orang yang jadi pemodal awal berdirinya kelompok ini adalah Hasan Hasbi, konsultan politik yang juga menjadi pendiri Cyrus Network. Meski demikian, Hasan menolak menyebut lembaganya sebagai pihak yang memodali Teman Ahok. Sebab, ia mengaku dana yang disumbangkan berasal dari uang pribadinya.
"Jadi, uang saya pribadi, bukan Cyrus," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (17/3/2016).
Teman Ahok tercatat mulai aktif pada pertengahan 2015. Tujuannya ialah menggalang pengumpulan data KTP untuk mendukung Ahok, sapaan Basuki, maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 melalui jalur independen.
Menurut Hasan, adanya inisiatif untuk membantu Teman Ahok dilatarbelakangi kesamaan mereka sebagai relawan Jakarta Baru, yakni relawan pendukung pasangan Joko Widodo dan Ahok saat perhelatan Pilkada 2012.
"Kami senior mereka (Teman Ahok) di Jakarta Baru. Untuk membantu, kami kumpulkan dana. Tidak mungkin dong kalau hanya membantu dengan doa," ujar dia.
Hasan menuturkan, selain dia, ada 10 orang lainnya yang juga ikut mengumpulkan dana untuk Teman Ahok. Dana yang terkumpul saat itu diketahui mencapai sekitar Rp 500 juta.
Dana inilah yang kemudian digunakan untuk biaya operasional Teman Ahok dan ongkos produksi pembuatan pernak-pernik.

"Jadi, kami membantu, tetapi dengan perjanjian ke depannya mereka tidak boleh lagi menerima dana tunai. Kami menyarankan agar modalnya diputar dengan cara menjual merchandise dan terbukti sekarang sudah jalan," ucap Hasan.
Beberapa waktu lalu, Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, menuturkan, modal yang mereka dapat saat awal berdiri berasal dari sumbangan sukarela perorangan. Bila ditotal, jumlahnya mencapai sekitar Rp 500 juta.
"Salah satunya senior kami di Jakarta Baru, Bang Hasan Nasbi. Beliau salah satu yang dulu nyumbang," kata Lia.
Meski sempat mengumpulkan dana secara tunai, saat ini Teman Ahok tidak lagi melakukan hal serupa karena sekarang mereka hanya menghimpun dana dari penjualan pernak-pernik.
Pernak-pernik itu mereka jual secara online dan melalui booth yang dibuka di beberapa pusat perbelanjaan. Jenis pernak-pernik yang dijual Teman Ahok dapat dilihat di laman resmi mereka, www.temanahok.com.

Read More

Donald Trump: Jika Saya Digagalkan Bakal Muncul Kekacauan

Donald Trump

WASHINGTON DC,  Bakal calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, Rabu (16/3/2016), memperingatkan munculnya kekacauan jika langkahnya menjadi calon presiden AS dihambat.

"Saya kira akan ada kekacauan (jika dia dihambat)," ujar Trump dalam wawancara dengan CNN.

Dalam "Super Tuesday II" yang menggelar pemilihan awal di lima negara bagian secara serentak, Trump nyaris menyapu bersih kemenangan di seluruh negara bagian.

Satu-satunya kekalahan Trump adalah di negara bagian Ohio dari sang gubernur, John Kasich. Alhasil, Trump belum mutlak menempatan namanya sebagai calon utama Partai Republik.

Dari hasil "Super Tuesday II" Trump meraup suara 640 delegasi, sedangkan rival utamanya Ted Cruz meraih 405 serta gubernur Ohio John Kasich 108 delegasi.

"Jika seseorang dengan kekurangan 100 delegasi digagalkan langkahnya, sementara kandidat kedua kekurangan 500 suara, saya kira akan muncul masalah yang belum pernah kita lihat sebelumnya," tambah Trump.

"Saya kira hal-hal buruk akan terjadi, sungguh. Saya tidak akan memicunya namun saya kira hal-hal buruk akan terjadi," tambah dia.

Dengan mundurnya Marco Rubio, setelah kalah di kampung halamannya, Florida. Otomatis pesaing Trump tinggal Ted Cruz dan John Kasich.

Dari kedua rival ini, secara matematis hanya Cruz yang masih berpeluang untuk memenangkan nominasi partai Republik, namun Cruz harus benar-benar luar biasa dalam sisa masa kampanye ini.

Hal yang pasti adalah, setelah masa kampanye paling "memecah belah" dalam setengah abad terakhir, sejauh ini belum jelas apalah Trump bisa mempersatukan seluruh elemen partai dalam konvensi Partai Republik di Cleveland, Juli mendatang.

Para tokoh papan atas partai itu masih terus bermanuver untuk mengganjal langkah Trump, yang masih dianggap sebagai "orang luar" yang merampas suara-suara partai di pemilihan awal ini.

Para tokoh partai sedang mengupayakan apa yang disebut dengan brokered convention, yaitu sebuah proses konvensi yang muncul jika tak ada kandidat yang mendapatkan suara delegasi mayoritas hingga Juni mendatang.

Dalam skenario ini, para tokoh partai akan mendukung seorang kandidat alternatif untuk membatalkan semua hasil dalam pemilihan awal.

Namun, skenario ini juga nampaknya sulit menjadi kenyataan karena tak banya tokoh Partai Republik yang memiliki keberanian untuk melakukan langkah ini.

"Jika Trump memiliki ratusan suara delegasi di banding sang runner-up, sangat sulit untuk menolak dia sebagai kandidat," demikian Crystal Ball, dari jurnal politik Sabato.

Sejauh ini, hal yang paling memungkinkan adalah kandidat dengan dukungan terbanyak, dalam hal ini Trump, tetap akan menjadi kandidat untuk melenggang ke Gedung Putih, tetapi disertai dengan berbagai perjanjian dan kesepakatan politik.

Read More

Pantau Harga Sembako di Pasar, Pakai Aplikasi Info Pangan Saja

Lonjakan harga-harga pun tidak dapat mengalahkan kebutuhan masyarakat akan sembako dan bahan pangan lainnya.

JAKARTA,  Warga Jakarta kini dapat mengetahui harga-harga sembako yang ada di pasar-pasar melalui aplikasi Info Pangan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun telah mempromosikan aplikasi ini melalui akun Facebook serta Instagramnya.

"Ibu-ibu yang mau belanja ke pasar, tapi bingung soal harga bisa cek dulu ke website yang dikelola Pemprov DKI Jakarta http://infopangan.jakarta.go.id/," tulis Basuki dalam akun sosial medianya, Rabu (16/3/2016).
Saat dikonfirmasi, Basuki mengatakan warga dapat memantau harga sembako di tiap pasar yang dikelola PD Pasar Jaya melalui aplikasi tersebut. Aplikasi itupun dapat diunduh di Google Playstore dan iOS.
Di dalam aplikasi itu, juga dapat terlihat kenaikan harga sembako ataupun perbandingan harga sembako di satu pasar dengan pasar lainnya.
"Misalnya tiba-tiba harga naik, kamu bisa kasih feedback ke kita dan dari situ kami bisa evaluasi. Kami real time kok ngisinya," kata Basuki.
Aplikasi ini, kata Basuki, juga dapat mencegah para pedagang bandel memainkan harga sembako. Adapun aplikasi ini merupakan garapan developer yang bekerjasama dengan Bank Indonesia perwakilan DKI Jakarta dengan PD Pasar Jaya.
"Dulu cuma ada data BI di pasar di website, saya bilang saya enggak mau website. Orang sekarang pusing baca website, kalau aplikasi begini enak kan tinggal lihat info harga sembako," kata Basuki.

Read More

Hotman Tantang Kejagung Konfrontasi Hary Tanoe dengan Dirjen Pajak Terkait Mobile 8

Hotman Paris Hutapea di PN Denpasar.


JAKARTA, Mantan Komisaris PT Mobile 8 Hary Tanoesoedibjo melalui pengacaranya, Hotman Paris Hutapea, bersikukuh tak ada pelanggaran hukum dalam transaksi dengan PT Djaya Nusantara Komunikasi.

Bahkan, ia menantang Kejaksaan Agung untuk dikonfrontasi dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.

"Mau enggak Kejagung, saya, Dirjen Pajak, sama jaksa senior duduk di depan wartawan. Buka-bukaan deh," ujar Hotman, Kamis (17/3/2016).

Menurut Hotman, Dirjen Pajak telah menyatakan transaksi pembelian ponsel dan pulsa beserta restitusi pajak tidak ada kejanggalan.

Ia mengaku berkali-kali telah meminta kejaksaan untuk dikonfrontasi, tetapi tidak ditanggapi.

"Ini kejaksaan yang kurang memahami Undang-Undang Pajak," kata Hotman.

Menanggapi klaim pihak Hary, Jaksa Agung HM Prasetyo bersikukuh bahwa ada kerugian negara dalam perkara ini.

Prasetyo menduga, Hotman hanya mencatut Ditjen Pajak sebagai pembenaran.

Penyidik nantinya akan memanggil Ken untuk dikonfirmasi mengenai ucapan pihak Hary.

Prasetyo menyayangkan banyaknya isu yang berkembang di luar soal perkara ini.

"Dirjen Pajak akan kita undang apakah benar dia bicara seperti itu. Dirjen Pajak kita telepon tidak benar pernah ngomong seperti itu," kata Prasetyo.

Read More

Lasmin, Pemuda 30 Tahun yang Dipasung Warga Selama 4 Tahun

Lasmin (30) dipasung kedua kakinya di rumahnya sendiri di desa Wedarijaksa, Pati, Jawa Tengah

PATI,  Lasmin, seorang pemuda desa berusia 30 tahun, hanya mampu duduk. Ia tidak bisa berdiri, apalagi sampai berjalan seorang diri.

Warga sekitar mengikat kedua kakinya di sebuah balok kayu berukuran dua meter. Lasmin ternyata dipasung di dalam rumahnya sendiri. Pemasungannya saat ini telah berjalan selama empat tahun.

Lasmin adalah satu dari 21 orang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dipasung karena mengalami gangguan jiwa. Ia tinggal bersama orangtuanya, Lasmi (70), di Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.

Kondisi semakin memprihatinkan karena selama ini keduanya tinggal di rumah yang kini disebut rumah tidak layak huni tersebut. Rumah itu beralaskan tanah dan berdinding bata sekitar 8x10 meter.

Lasmin dipasung di ruang tengah, sementara ibunya yang selalu merawatnya. Lasmi berujar, pemasungan terhadap anak kandungnya itu terpaksa dilakukan.

Ia tak bisa berbuat banyak ketika anaknya dipasung, ia pun merelakan agar warga setempat tak menaruh benci berlebih kepada dirinya dan anaknya.

Ketika Lasmin tidak dipasung, kata sang ibu, ia kadang-kadang melempari orang sekitar. Bahkan, ada warga yang sampai dipukul menggunakan kayu. Kejadian berlanjut hingga warga kesal.

“Dulu sehat. Tapi sepulang kerja dari Kalimantan menjadi begini. Kadang sehat, kadang tidak,” kata Lasmi, saat disambangi di kediamannya, Rabu (16/3/2016) sore kemarin.

Lasmi sadar betul bahwa anaknya mulai mengalami gangguan jiwa. Sang anak pun lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun setelah diobati, Lasmin diizinkan pulang.

Ketika pulang ke rumah, penyakit gangguan jiwanya kembali kambuh. Lasmin pun akhirnya dipasung.

Mengenakan sarung dan kaus biru, ia jadi pusat tontonan warga. Ia tak bisa kemana-mana, bahkan aktivitas buang air kecilnya juga dilakukan di tengah rumah.

Sang ibu, Lasmi yang selalu merawatnya. Ibu 70 tahun ini tampak sabar, meski ia hanya bisa menahan kesedihannya ketik mengasuh, memandikan, memberi makan, dan mengurus kotorannya pria berusia 30 tahun.

Lasmi juga menginginkan putranya bisa terbebas dari pasung, namun tenaga rentanya tak cukup kuat untuk membuka pasak yang menempel di kayu balok tersebut.

“Mau pripun meleh," kata Lasmi sembari menyeka pipinya.

Kayu yang dipasung itu pun ternyata sulit dibuka. Saat dua anggota Koramil Wedarijaksa hendak membuka ternyata membutuhkan waktu yang lama. Sang ibu tidak bohong, anggota TNI baru bisa membuka pasung itu dengan mengeluarkan seluruh tenaganya.

Setelah pasungnya dibuka, Lasmin tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu beberapa orang. Atas persetujuan bersama, akhirnya Lasmi dipapah berjalan, dimasukkan ke mobil ambulans menuju Rumah Sakit Jiwa Semarang.

Beberapa pihak datang dalam proses evakuasi ini, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sekda Sri Puryono, Bupati Pati Haryanto, Wabup Boediyono, Kepada Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo, hingga Kepala Dinas Sosial Rudy Apriyantono, dan beberapa pejabat teknis lain.

"Ini dilepas ya, bawa sekarang ke rumah sakit. Ambulans sudah ada? Ini kasihan kalau terus begini," kata Ganjar saat tiba di kediaman Lasmi.

Setelah ada ambulans, Ganjar meminta izin kepada ibu untuk membawanya ke Semarang. Sang ibu hanya bisa pasrah serta menganggukkan kepalanya.

Sebelum dibawa, Lasmin bercakap dengan Ganjar. Tak banyak kata yang keluar dari mulut pria yang empat tahun dipasung ini.

Kendati demikian, Lasmin ternyata bisa tersenyum mendengar candaan yang disampaikan Gubernur Jateng.

“Kamu masih ingat teman-temanmu? Kalo pacar, siapa nama pacarmu?" tanya Ganjar.

Read More

Razman Mau Lapor Polisi soal Warga Kalijodo yang Bersertifikat tetapi Digusur

Salah seorang pengumpul besi melintasi kawasan Kalijodo, Jakarta, Kamis (3/3/2016). Nantinya, kawasan ini akan dibangun menjadi taman berkonsep seperti ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

JAKARTA,  Sepak terjang pengacara warga Kalijodo Razman Arif Nasution belum berhenti meski bangunan di Kalijodo telah rata dengan tanah.

Kali ini Razman berniat memperkarakan pelanggaran terhadap warga Kalijodo yang punya sertifikat namun digusur.
Razman menyatakan, pihaknya memegang sertifikat surat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) milik warga Kalijodo. Sertifikat itu dikeluarkan BPN tahun 2000.
"Terhadap data-data sertifikat misalnya, mereka (pemerintah) mengatakan tidak (ada), (kami) ada kok sertifikat. Bahwa ini asli, mereka (warga) mengatakan itu (dari) BPN," kata Razman dalam sidang di PTUN Jakarta, di Jakarta Timur, Rabu (16/3/2016) kemarin.
Pihaknya juga akan meminta pertanggung jawaban dari BPN soal surat ini.
"Nah kalau juga tidak diusut kami juga akan laporkan, kami akan laporkan BPN yang beri surat (sertifikat) tahun 2000 itu ke Polda untuk diusut," ujar Razman.
Namun, lain lagi kalau dari versi pemerintah daerah. Pengacara Wali Kota Jakarta Utara dalam membacakan jawaban gugatan di sidang perdana di PTUN, pada Rabu, menyatakan di depan majelis hakim bahwa warga tidak memiliki surat-surat sejak menempati Kalijodo.
"Sejak dahulu kawasan itu tanah negara, area untuk kawasan hijau umum. Berdasarkan ketentuan tidak boleh mendirikan bangunan di atas kawasan hijau umum. Para penggugatlah yang melanggar hukum," kata kuasa hukum Wali Kota Jakarta Utara yang tidak ingin namanya disebut, di ruang sidang.
Warga Kalijodo tidak memiliki izin pemanfaatan ruang dan tidak dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan.
"Para penggugat tidak memiliki status hak atas tanah negara dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)," ujar kuasa hukum Wali Kota Jakarta Utara itu.
Tetap Digusur Bicara sertifikat warga Kalijodo mengingatkan lagi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok menyatakan akan tetap menggusur Kalijodo meski warga punya sertifikat.
"Saya kasih tahu kamu ya, kalau ditetapkan jalur hijau pun, kalau kamu ada surat sertifikat, tetap kami gusur kok. Ini sudah ada undang-undangnya," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (16/2/2016).
Menurut Basuki, Pemprov DKI telah melakukan penertiban di Kalijodo pada 2002. Namun, kawasan tersebut tetap dimanfaatkan dengan tidak semestinya, termasuk untuk menjalankan bisnis prostitusi.
"(Kalijodo) itu sudah pembersihan sejak tahun 2002. Terus tahun 2010, mereka balik lagi, balik lagi," ujar Basuki.

Read More